Jual Beli Saham Perusahaan

Jual Beli Saham Perusahaan, menjalankan kegiatan usaha di Indonesia para pendiri dapat memilih apakah usaha tersebut akan dijalankan secara pribadi atau dengan suatu badan usaha tertentu. Kepemilikan dalam Perseroan Terbatas (PT) dihitung berdasarkan besaran modal yang disetor oleh para pendiri PT.

Besarnya modal yang akan disetorkan tersebut pasti berpengaruh terhadap jumlah presentase kepemilikan dalam suatu PT. Modal dari pendiri PT itulah yang nantinya akan terbagi menjadi saham.

Sebagai pemegang saham memiliki hak untuk melakukan pengalihan saham.

Salah satu cara pengalihan saham, yakni dengan melakukan jual-beli saham. Pengalihan saham dengan cara jual-beli saham di perusahan dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Pengertian Jual Beli Saham

Berdasarkan sifatnya, jual beli saham dibedakan menjadi 2, yaitu jual beli saham yang menyebabkan perubahan pengendalian dalam PT dan jual beli saham yang tidak menyebabkan pengendali.

Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu PT. Setiap saham memiliki nilai nominal yang merepresentasikan jumlah modal yang dimiliki dalam PT.

Setiap saham PT harus dikeluarkan atas nama, yang artinya hukum melihat pemilik yang sah atas saham tersebut adalah pemilik yang namanya tercantum dalam surat saham, daftar pemegang saham, atau pada anggaran dasar PT yang bersangkutan.

Jual beli atau perjanjian jual beli dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak setuju untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lainnya setuju untuk membayar harga barang tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Saham dikategorikan sebagai benda yang berwujud dan memiliki nilai dan oleh karenanya juga dapat dialihkan, termasuk dengan cara jual beli.

Prosedur dan Tata Cara

Pada umumnya dalam anggaran dasar PT dicantumkan bahwa setiap pemindahan hak atau pengalihan atas saham harus terlebih dahulu disetujui oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan wajib ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dalam PT yang bersangkutan.

1. Perjanjian Jual Beli Saham

Oleh sebab itu sebelum melakukan investasi atau membeli saham dalam suatu PT, kita harus melihat anggaran dasar PT yang bersangkutan terlebih dahulu.

Apabila anggaran dasar PT yang bersangkutan menyebutkan syarat yang dikemukakan pada paragraf sebelumnya, maka PT wajib terlebih dahulu mengadakan RUPS untuk menyetujui jual beli saham yang akan dilakukan. Setelah memperoleh persetujuan RUPS, maka barulah kita membuat perjanjian jual beli saham yang akan dilakukan.

Jual beli saham dilakukan dengan membuat perjanjian jual beli saham.

Apabila jual beli saham tersebut tidak menyebabkan perubahan pengendalian (misalnya jual beli saham di bawah 50% dari total seluruh saham ditempatkan dan disetor), maka perjanjian jual beli saham tersebut dapat dilakukan di bawah tangan.

Namun apabila jual beli saham tersebut menyebabkan adanya perubahan pengendali, maka perjanjian jual beli saham tersebut harus dibuat dalam akta notaris.

Syarat Hukum Jual Beli Saham

Selain memeriksa persyaratan hukum yang diperlukan, seorang investor atau calon pembeli juga harus memperhatikan masalah finansial atau keuangan PT yang sahamnya akan diambilalih. Untuk itu, biasanya diperlukan pemeriksaan atau uji tuntas terhadap keuangan PT yang akan diambilalih.

Pemeriksaan atau uji tuntas ini biasanya akan berfokus pada permasalahan hal dan kewajiban finansial apa saja yang dimiliki oleh PT yang bersangkutan.

Apakah PT memiliki tagihan yang bermasalah kepada pihak lain, berapa jumlah hutang-hutang yang dimiliki PT, dan kewajiban-kewajiban finansial yang dimiliki PT tersebut, termasuk kewajibannya kepada negara untuk membayar pajak atau kepada karyawan terkait dengan tunggakan gaji, pesangon atau lainnya yang belum dibayarkan.

Jual Beli Saham Perusahaan Tertutup Melalui Persetujuan RUPS

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) huruf b UUPT jual-beli saham yang wajib mendapatkan persetujuan RUPS, hanya jika disyaratkan dalam Anggaran Dasar.

Sehingga dalam hal Anggaran Dasar tidak mensyaratkan jual-beli saham harus mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu, maka pemegang saham tetap dapat melakukan jual-beli saham miliknya tanpa perlu melalui RUPS.

Akan tetapi perlu diketahui, dengan adanya jual-beli saham tersebut menyebabkan terjadinya perubahan susunan pemegang saham.

Nah dalam praktiknya pelaporan atas perubahan susunan pemegang saham dalam sistem AHU secara teknis tetap meminta adanya Berita Acara RUPS atau Keputusan Pemegang Saham atas jual-beli saham. Sehingga mau tidak mau Berita Acara RUPS/Keputusan Pemegang Saham tetap harus dibuat sebagai pengganti RUPS

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan jual-beli saham dalam perusahan wajib mendapatkan persetujuan RUPS hanya jika Anggaran Dasar mensyaratkan. Dalam hal Anggaran Dasar mensyaratkan jual-beli saham wajib persetujuan RUPS, bukan berarti jual-beli saham tanpa persetujuan RUPS tidak dapat dilakukan.

Hanya saja dalam praktiknya hal tersebut sulit dilakukan karena adanya pelaporan perubahan susunan pemegang saham dalam sistem AHU harus disampaikan dengan melampirkan Berita Acara RUPS/Keputusan Pemegang Saham penggantian RUPS.

Dalam hal jual beli dilakukan dalam Perseroan Tertutup, maka pemindahan setiap hak atas saham dilakukan dengan Akta pemindahan hak (baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan).

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus, dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Disamping itu, pemegang saham yang hendak melakukan tindakan menjual sahamnya, diwajibkan untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang tercatat dalam Perseroan.

Jual Beli Saham Perseroan Terbuka

Mengenai pemindahan hak atas saham dalam Perseroan Terbuka, pada dasarnya tidak diharuskan untuk melakukan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya.

Namun, pemindahan hak atas saham dalam Perseroan Terbuka wajib mendapatkan persetujuan/izin instansi yang berwenang terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal, termasuk UUPM dan Peraturan BAPEPAM-LK sebagai pelaksana dari UUPM tersebut.

Hubungi Kami

Anda ingin membuat akta RUPS perusahaan? Atau membuat laporan keuangan perusahaan?

Segera hubungi kami melalui e-mail di info@bizlaw.co.id, atau telefon ke 0812-9921-5128, dan bisa juga datang langsung ke kantor kami di Kemang Point lantai 3, Jl. Kemang Raya no.3 RT004/RW001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Jangan ragu, jangan takut, dan jangan bingung karena Bizlaw selalu siap membantu Anda!