Hukum Pidana
Praperadilan Dalam Hukum Pidana Indonesia
Proses dan Contoh Praperadilan – Definisi praperadilan berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP adalah bahwa Praperadilan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain…
Read More
Masa Penahanan Menurut Hukum Acara Pidana
Penahanan Dalam UU No. 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pada dasarnya telah ditentukan pembatasan jangka waktu masa penahanan bagi seorang tersangka/terdakwa di setiap instansi penegak hukum seperti penyidik di Kepolisian, penuntut umum di Kejaksaan dan Hakim di Pengadilan. Ketentuan yang mengatur tentang pembatasan jangka waktu penahanan tersebut bisa dimintakan perpanjangan…
Read More
Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana
Pembuktian hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Bahwa pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana Hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Pembuktian dipandang sangat…
Read More
Ketentuan Hukum Pidana Penipuan Online
Hukum Pidana Penipuan Online – Dengan berkembangnya teknologi informasi dapat menciptakan kemudahan diberbagai aspek terutama dalam transaksi bisnis seperti perdagangan secara online. Memanfaatkan media elektronik untuk melakukan perdagangan sering disebut dengan electronic commerce atau disingkat e-commerce. E-commorce merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, layanan provider dan pedagang perantara melalui jaringan internet dan komputer. Perkembangan…
Read More
Keberlakuan Hukum Pidana Nasional Terhadap WNI di Luar Negeri yang Melakukan Tindak Pidana
Keberlakuan Hukum Pidana Nasional Terhadap WNI di Luar Negeri – Sejarah hukum pidana telah lama dikenal “asas dasar”, yang menentukan bahwa pada waktu mengadili seseorang yang dituduh telah melakukan suatu tindak pidana, hakim tidak dibenarkan memberlakukan undang-undang pidana lain kecuali yang berlaku di negaranya sendiri, Lex loci delicti (undang-undang yang berlaku di tempat tindak pidana…
Read More
Pembuktian Perkara Pidana Melalui Saksi Testimonium De Auditu
Pembuktian Perkara Pidana Melalui Saksi Testimonium De Auditu – Perwujudan norma hukum pada penerapan Hukum Acara Pidana terkait pembuktian sangat penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, karena dengan pembuktian akan menentukan posisi antara tersangka dan korban sehingga hukum dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang ada. Alat bukti yang sah menurut ketentuan Kitab…
Read More
Kedudukan Sita Kepailitan Terhadap Sita Pidana
Kepailitan merupakan sita umum atas segala harta kekayaan debitor pailit yang mana dalam sita kepailitan ada kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan memberesan harta tersebut dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur di Pasal 1angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1)…
Read More
Wajib Tau! Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana
Praperadilan sendiri diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 1 angka 10, Pasal 77 s/d Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124. Pemuatan prinsip-prinsip hukum (the principle of law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHAP) tidak lain adalah untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia. KUHAP…
Read More