Hukum Acara Perdata
Alat Bukti Pengakuan dalam Hukum Acara Perdata
Alat Bukti Pengakuan dalam Hukum Acara Perdata – Perkara perdata adalah suatu perkara yang menyangkut hak-hak keperdataan seseorang atau pribadi. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas dan peran hakim perkara perdata bersifat pasif. Dalam hal ini, hakim dalam perkara perdata hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh para pihak, penggugat dan tergugat.…
Read More
Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum serta Apa Saja Unsur-Unsurnya
Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material dan imaterieal, dalam hal material misalnya kerugian akibat tabrakan motor atau mobil sedangkan imaterial, misalnya kecemasan atau penyakit. Sengketa ataupun gugatan perdata pada…
Read More
Perbuatan Melawan Hukum dan Contoh Kasusnya
Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Indonesia merupakan negara hukum, kasus hukum yang terjadi di Indonesia sendiri memang tak pernah ada habisnya. Pelanggaran hukum seakan tak pandang bulu, karena bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu pejabat publik, artis, hingga rakyat biasa yang tinggal di desa. Jenis hukum di Indonesia sendiri dibagi ke…
Read More
Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata
Proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dapat dilakukan oleh hakim dengan cara menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Pembuktian merupakan suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan/bantahan dalil gugatan yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Dalam hukum acara perdata hukum pembuktian memiliki kedudukan yang…
Read More
Prosedur E-court dan E-Litigation dalam Hukum Acara Perdata
Layanan E-Court – Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan hendaknya dilakukan dengan landasan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu pun semakin berkembangnya zaman, peradilan mendapat tuntutan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Maka dari itu diperlukan suatu pembaruan administrasi…
Read More
Hukum Acara Perdata: Pengertian, Fungsi, Tujuan serta Sumbernya
Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono, SH, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat Cara bagaimana orang harus bertindak terhadap…
Read More