Artikel
Kewajiban Dewan Komisaris Setelah Perseroan Berdiri
Kewajiban Dewan Komisaris Setelah Perseroan Berdiri – Pasal 1 angka 2 UU PT menyatakan, organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ ini memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda. Organ-organ Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Masing-masing organ punya kewenangan…
Read More
Ketentuan Hukum Pidana Penipuan Online
Hukum Pidana Penipuan Online – Dengan berkembangnya teknologi informasi dapat menciptakan kemudahan diberbagai aspek terutama dalam transaksi bisnis seperti perdagangan secara online. Memanfaatkan media elektronik untuk melakukan perdagangan sering disebut dengan electronic commerce atau disingkat e-commerce. E-commorce merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, layanan provider dan pedagang perantara melalui jaringan internet dan komputer. Perkembangan…
Read More
Keberlakuan Hukum Pidana Nasional Terhadap WNI di Luar Negeri yang Melakukan Tindak Pidana
Keberlakuan Hukum Pidana Nasional Terhadap WNI di Luar Negeri – Sejarah hukum pidana telah lama dikenal “asas dasar”, yang menentukan bahwa pada waktu mengadili seseorang yang dituduh telah melakukan suatu tindak pidana, hakim tidak dibenarkan memberlakukan undang-undang pidana lain kecuali yang berlaku di negaranya sendiri, Lex loci delicti (undang-undang yang berlaku di tempat tindak pidana…
Read More
Jual Beli Saham Perusahaan
Jual Beli Saham Perusahaan, menjalankan kegiatan usaha di Indonesia para pendiri dapat memilih apakah usaha tersebut akan dijalankan secara pribadi atau dengan suatu badan usaha tertentu. Kepemilikan dalam Perseroan Terbatas (PT) dihitung berdasarkan besaran modal yang disetor oleh para pendiri PT. Besarnya modal yang akan disetorkan tersebut pasti berpengaruh terhadap jumlah presentase kepemilikan dalam suatu…
Read More
Hak, Kedudukan serta Kewajiban Advokat Dalam Peradilan
Hak, Kedudukan serta Kewajiban Advokat Dalam Peradilan. Sebagai perwujudan dari lembaga Yudikatif yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, diperlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, agar terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.…
Read More
Direksi Sebagai Organ Perseroan
Direksi Sebagai Organ Perseroan apa hak dan tanggung jawabnya? Dalam memulai suatu bisnis, seorang pengusaha sangat penting untuk mengetahui pengetahuan hukum yang mana merupakan salah satu bekal yang harus dimiliki. Walaupun urusan hukum akan ditangani oleh divisi hukum, tetapi pengetahuan dasar mengenai hukum perusahaan tetap diperlukan. Pengetahuan hukum dasar terkait hukum perusahaan antara lain ialah…
Read More
Prosedur Pemberhentian Direksi dalam Perseroan Terbatas (PT)
Prosedur Pemberhentian Direksi dalam Perseroan Terbatas (PT) – Dalam Perseroan Terbatas (PT), Direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain itu, Direksi memiliki kewenangan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Tugas dan kewajiban ini telah diatur…
Read More
Akta Notaris yang Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum
Akta Notaris yang Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) sebagai berikut: “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang…
Read More
Pengertian Akta Bawah Tangan
Pengertian Akta Bawah Tangan – Keberadaan Notaris mungkin cukup lekat dengan kehidupan sehari-hari Anda sebagai pebisnis, misalnya ketika Anda mendirikan startup Anda dengan membuat Perseroan Terbatas (PT), Anda berhadapan dengan Notaris untuk memproses akta pendirian PT. Namun, faktanya pekerjaan Notaris tidak hanya sekedar membuat akta seperti akta pendirian PT. Pengertian Akta Bawah Tangan Pengertian akta…
Read More
Kontroversi Retur Atas Faktur Pajak Sederhana
Faktur Pajak Sederhana sering kali menjadi omongan bagi penjual karena bila pembeli melakukan retur atas BKP yang dibelinya, hal itu sering kali menimbulkan permasalahan terkait PPN. Transaksi pengembalian barang atau retur merupakan hal yang sering terjadi dalam dunia bisnis. Dari sisi perpajakan, adanya pengembalian barang dari pembeli dapat menimbulkan dampak perpajakan bagi penjual dan pembeli.…
Read More