Skip to content

Saham Dalam PT Tertutup

Saham adalah bukti telah dilakukan penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas, atau secara sederhana dapat dikatakan saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Terdapat beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan agar saham tersebut dianggap sah sehingga memiliki nilai atau harga sebagaimana diuraikan dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu:

Pasal 48:

  1. Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
  2. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 49 UUPT:

  1. Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.
  2. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Kepemilikan atas saham perusahaan menimbulkan hak bagi pemilik saham melakukan hal berikut:

  1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
  2. Menerima Pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
  3. Menjalankan hak lain sesuai dengan undang-undang tentang perusahaan.

Tidak semua pemegang saham memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Terdapat berbagai macam klasifikasi pemegang saham. Salah satunya adalah pemegang saham tanpa hak suara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Secara umum, pemegang saham memang memiliki hak yang diatur UU PT maupun anggaran dasar perusahaan. Hak utama pemegang saham diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU PT, Namun, terdapat pengecualian bagi klasifikasi saham tertentu, yaitu saham tanpa hak suara. Menurut Pasal 53 ayat (4) UU PT, terdapat lima klasifikasi saham sebagai berikut:

  1. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara
  2. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris
  3. saham dengan jangka waktu tertentu
  4. saham yang memberikan hak untuk menerima dividen lebih dulu
  5. saham yang memberikan hak untuk menerima lebih dulu sisa kekayaan hasil likuidasi.

Penggunaan klasifikasi saham dalam PT berbeda-beda, sesuai dengan anggaran dasar masing-masing. Menurut Pasal 53 UUPT, anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberi pemegang saham hak yang sama pula.

Jenis-jenis klasifikasi saham tersebut dapat digabung satu sama lain. Jika anggaran dasar menetapkan lebih dari klasifikasi saham, maka anggaran dasar tersebut harus menetapkan salah satunya sebagai saham biasa. Sesuai penjelasan Pasal 53 ayat (3) UU PT, yang dimaksud saham biasa tersebut adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS, menerima dividen, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Pemegang saham tanpa hak suara tidak bisa menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Namun pemegang saham tersebut masih mempunyai hak untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi perusahaan.

Pengalihan Saham

Saham adalah surat berharga yang membuktikan adanya kepemilikan atas perusahaan, dari saham lahir dividen bagi pemilik saham, tergantung kepada besar dan kecil jumlah saham. Saham secara yuridis merupakan benda bergerak memiliki nilai, dapat dialihkan, digadaikan atau diletakan sebagai jaminan fidusia. Kepemilikan atas saham perusahaan menimbulkan hak bagi pemilik saham melakukan hal berikut:

  1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
  2. Menerima Pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
  3. Menjalankan hak lain sesuai dengan undang-undang tentang perusahaan.

Pemilik saham dibenarkan melakukan pengalihan atau penjualan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain. Mekanisme penjualan saham diatur di dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan. Dalam peralihan saham harus memperhatikan kepentingan perusahaan dan pemegang saham lainnya. Ada beberapa faktor penyebab pemilik saham menjual sahamnya, yakni:

  1. Pemegang tidak setuju adanya perubahan anggaran dasar;
  2. Terjadinya pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih 50% dari kekayaan bersih perseroan;
  3. Tidak setuju dilakukannya penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan;

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penjualan saham dijelaskan sebagai berikut:

  1. Memperhatikan isi anggaran dasar apakah terdapat syarat khusus untuk melakukan pemindahan/penjualan saham

Sebelum melakukan penjualan saham, maka hal pertama yang perlu diperhatikan adalah apakah di dalam Anggaran Dasar PT terdapat syarat dan prosedur khusus seperti perlunya menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya atau mendapatkan persetujuan dari RUPS, direksi dan/atau komisaris terlebih dahulu. Apabila persyaratan yang dimaksud ada dalam Anggaran Dasar, maka saham tidak boleh ditawarkan kepada pihak ketiga (pihak luar), akan tetapi wajib ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, direksi dan/atau komisaris.

Kewajiban menawarkan saham yang akan dijual terlebih dahulu kepada pemengang saham lainnya atau mendapatkan persetujuan dari RUPS, direksi dan/atau komisaris telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU PT, yaitu :

  • Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
    1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
    2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau;
    3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.
  1. Penjualan saham dilakukan dengan akta pemindahan hak serta didaftarkan direksi dalam daftar pemegang saham

Saham yang akan dijual dilakukan dengan menggunakan akta pemindahan hak. Artinya, tidak ada proses penjualan yang dilakukan tanpa akta pemindahan hak. Adapun yang dimaksud akta pemindahan hak adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat antara pemilik saham yang akan menjual sahamnya dengan pihak yang akan membeli saham. Pada dasarnya, akta pemindahan hak dapat dibuat dihadapan notaris dan dapat juga dibuat akta dibawah tangan.

Setelah terjadi penjualan saham akibat adanya akta pemindahan hak, maka tahap selanjutnya adalah direksi PT memiliki kewajiban untuk mencatat terjadinya pemindahan hak atas saham tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dengan tujuan dapat segera diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM.

  1. Diberitahukan kepada Kyemenkumham

Setelah Direksi melakukan kewajibannya untuk mencatat pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus, maka pemindahan hak atas saham tersebut diberitahukan susunan perubahannya kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Jika dirangkum berikut adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh pemegang saham yang akan melakukan pengalihan terhadap sahamnya:

  1. Pemegang saham penjual terlebih dahulu memberitahukan kepada perusahaan;
  2. Jika diamanatkan oleh anggaran dasar, harus mendapat persetujuan dari organ perseroan yang lain. Tenggang waktu memperoleh persetujuan selama 90 (sembilan puluh) hari, jika dalam tenggang waktu tersebut organ perseroan yang lain tidak memberikan jawaban maka organ perseroan dianggap telah menyetujui;
  3. Jika diamanatkan oleh anggaran dasar, pemegang saham penjual terlebih dahulu harus menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lain, jika dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari pemegang saham lain tidak ada yang bersedia membeli maka dapat menawarkan kepada pihak lain;
  4. Dibuat dalam sebuah akta pemindahan hak, baik dibuat di hadapan notaris atau akta bawah tangan;
  5. Akta tersebut disampaikan secara tertulis kepada perseroan;
  6. Direksi melakukan pencatatan;
  7. Direksi mengirim surat pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan pencatatan oleh direksi, jika dalam waktu tersebut tidak dilakukan maka Menteri harus melakukan penolakan;

Berminat membuat perusahaan sendiri dan masih bingung tentang klasifikasi saham? Punya masalah hukum perihal saham? Atau ingin mengetahui lebih lanjut? Segera hubungi Bizlaw.co.id.

 

Hubungi Kami

Informasi lebih lanjut dan Jasa lainnya dapat menghubungi:

Leave a Comment





WhatsApp chat