Skip to content

PROSES PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS

Apa itu waris? waris adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.Maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan.Artinya, siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris dan bagaimana kedudukan ahli waris terus agara perolehan masing-masing secara adil.

Penetapan ahli waris itu sendiri merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam suatu permohonan yang diajukan oleh ahli waris dalam hal tidak terdapat sengketa dan untuk melakukan penetapan ahli waris seseorang atau beberapa orang telah mendapatkan harta warisan dari anggota keluarganya yang telah meninggal,dan untuk melegalisasi kepemilikkan hak atas warisnya, maka secara hukum harus dibuatkanlah surat ketetapan fatwa waris dari Pengadilan dan Fatwa waris dari salah satu Pengadilan Agama yang dapat dipergunakan untuk pengurusan seluruh harta peninggalan pewaris di dalam wilayah Republik Indonesia. Fatwa Waris tersebut memang merupakan bukti kelengkapan untuk proses pengurusan baik itu jual beli atau peralihan hak.

Pengadilan Agama merupakan yang berwenang mengeluarkan Fatwa atau penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam. Sedangkan untuk yang selain yang beragama Islam maka surat permohonan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri ( Pasal 833 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ). Fatwa Waris berlaku sebagai keterangan siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si Pewaris (ahli waris).  Berdasarkan Fatwa Waris tersebut, Notaris/PPAT dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk menjual tanah warisan yang dimaksud.  Untuk mengatur penetapan penetapan ahli waris dapat melalui kecamatan dan penetapan pengadilan diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.  Produk hukum berupa ‘penetapan’ merupakan produk hukum yang hanya dapat dihasilkan oleh lembaga Pengadilan maka dengan demikian kantor kecamatan tidak berwenang dalam mengeluarkan penetapan tentang ahli waris.  Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama proses yang bisa dicapai adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang sah dan Ketua Pengadilan Agama tempat Pemohon juga bersedia untuk harta diseluruh Indonesia yang akan diwarisi. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian, pemohon membayar biaya perkara.

Persyaratan untuk mengajuan Fatwa Waris :

  1. Surat Permohonan dikirim kepada Kepala Pengadilan Agama
  2. Membayar Biaya Perkara di Kantor Pengadilan Agama
  3. Foto copy KTP Para Pihak
  4. Foto copy sertifikat hak milik
  5. Foto copy bukti kepemilikan lainnya (kalau ada),
    seperti: buku tabungan, akta notaris, dll
  6. Foto copy akta / surat kematian pemilik barang yang diwarisi
  7. Foto copy akta / surat kelahiran para pewaris
  8. Silsilah keluarga yang disahkan oleh Kepala Desa.
  9. Surat keterangan / pengantar dari Kepala Desa. Jika dalam warisan mengandung sengketa maka ahli waris tidak mengajukan permohonan, melainkan suatu gugatan, dan pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa putusan.

Prosedur dalam mengajukan suatu gugatan :

  1. Siapkan segala dokumen yang dibutuhkan seperti:
    a. Surat Keterangan Waris, biasanya dikeluarkan oleh Kepala Desa atas permintaan keluarga. Surat ini menerangkan tentang kematian pewaris dan siapa-siapa ahli warisnya
  2. Keterangan Silsilah, biasanya dikeluarkan oleh Kepala Desa atas permintaan keluarga, surat ini menggambarkan silsilah keluarga dalam bentuk bagan
  3. Segala dokumen bukti kepemilikan dari pewaris baik Sertifikat Hak Milik.  Akta Jual Beli dan lain sebagainya yang menunjukkan bukti kepemilikan
  4. Jika bukti tertulis tidak ada, maka bukti saksi harus ada dan dipersiapkan, biasanya saksi adalah orang-orang yang melihat sejarah dan riwayat harta tersebut secara langsung, misalnya saksi langsung saat jual beli atau hibah dilakukan
  5. Mengajukan gugatan ke pengadilan setempat dalam wilayah dimana obyek harta warisan berada, jika beragama non muslim diajukan ke Pengadilan Negeri sedangkan jika permohonan beragama muslim diajukan ke Pengadilan Agama, saat mengajukan gugatan Pemohon akan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  6. mengikuti proses persidangan yang diawali dengan proses mediasi oleh Pihak pengadilan, dimaņa kedua belah pihak akan dipanggil untuk bermusyawarah tentang apa yang disengketakan yang akan ditengahi oleh seorang mediator yang disediakan oleh Pengadilan. Apabila mediasi tidak berhasil maka dengan proses sidang Pemeriksaan Gugatan dan kesempatan perbaikan gugatan untuk Penggugat.
  7. Jawaban dari Tergugat, boleh lisan dan boleh tertulis
  8. Replik dari Penggugat (bantahan atas jawaban Tergugat)
  9. Duplik dari Tergugat (bantahan atas Replik Penggugat)
  10. Pembuktian baik dengan bukti bukti bukti bukti minimal 2 orang yang bukan keluarga dekat (ayah, ibu, suami / istri, anak).

 

Permasalahan warisan ini dapat ditempuh dua cara :

  1. Melalui gugatan.

Dalam hal melalui gugatan  berarti terdapat sengketa terhadap objek waris. Hal ini bisa disebabkan karena adanya ahli waris yang tidak mau membagi warisan sehingga terjadi konflik antara ahli waris. Proses akhir dari gugatan ini akan melahirkan produk hukum berupa putusan.

  1. Melalui permohonan

Dalam hal melalui permohonan yang dapay diajukan para ahli waris dalam hal ini tidak terdapat sengketa dan terhadap permohonan tersebut pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan.

Adapun proses untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama bisa ditempuh dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Pemohon ( Pasal 118 HIR/142 RBG ). Bagi Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama ( Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBG ). Kemudian, pemohon membayar biaya perkara dan setelah itu Hakim akan memeriksa perkara Permohonan tersebut dan terhadap permohonan tersebut Hakim kemudian akan mengeluarkan suatu Penetapan.

Mengenai berapa lama prosesnya hal itu sulit dipastikan karena akan sangat bergantung pada situasi yang ada. Misalnya, Hakim atau Pemohon berhalangan hadir sehingga sidang harus ditunda, ataupun misalnya bukti yang diajukan pemohon tidak lengkap, sehingga harus dilengkapi lagi dan sidang kembali ditunda.

Namun pada prinsipnya, pengadilan mengandung asas cepat, sederhana, biaya ringan, sebagaimana hal tersebut ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara. Oleh karena itu, seharusnya semua perkara baik permohonan atau pun gugatan yang diperiksa di tingkat peradilan pertama baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum harus diputus atau diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan.

 

Nah seperti itu proses penetapan ahli waris.

Disini Bizlaw menyediakan jasa pengacara loh untuk menggunakan bantuan hukum dan pendampingan dalam kasus ahli waris tersebut. Anda butuh pendampingan masalah hukum untuk keluarga anda? atau ingin berkonsultasi?

Hubungi Kami :

📞 0812-9921-5128

📧 info@bizlaw.co.id

💻www.bizlaw.co.id

 

Leave a Comment





WhatsApp chat