Skip to content

Perubahan Domisili PT

Domisili adalah tempat dimana seseorang memenuhi kewajiban dan melakukan hak-haknya meskipun pada kenyataannya sekarang ini dia sedang tidak berada di tempat tersebut.

Lalu, apa pengertian domisili perusahaan?

Domisili perusahaan adalah lokasi perusahaan sesuai dengan akta pendirian serta akta-akta perusahaan lainnya.

 

Jangan sampai keliru! Domisili dengan alamat mempunyai arti yang berbeda, lho!

Secara umum, domisili adalah kediaman atau tempat tinggal yang tetap dan resmi, sementara alamat adalah tempat yang biasa digunakan untuk menemui seseorang atau surat menyurat.

Contohnya       :

Erika adalah orang asli Bandung yang berdomisili di Dago, Bandung. Saat ini ia sedang bekerja menjadi teller bank di Jakarta. Di Jakarta Erika tinggal bersama neneknya di Jalan Pancoran Timur. Dengan demikian Bandung adalah domisilinya sedangkan Pancoran adalah alamatnya.

 

Ketentuan domisili berlaku untuk semua badan usaha, tidak terkecuali Perseroan Terbatas (PT).

Sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebuah perusahaan harus memiliki tempat kedudukan dan alamat lengkap. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, bagaimana bila terjadi perubahan domisili perusahaan Bagaimana dampaknya terhadap kedudukan perusahaan di muka hukum?

 

Dalam kasus seperti di atas, ada baiknya kita kembali merujuk pada sumber hukum pasal (5) UUPT yang menyatakan bahwa:

(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.

(3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

 

Perlu digaris bawahi bahwasannya domisili dan alamat adalah dua hal yang berbeda.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) UU PT, domisili merupakan tempat kedudukan perseroan di daerah kota atau kabupaten yang wajib ditentukan dalam anggaran dasar.

 

Selanjutnya pada ayat (2) menjelaskan bahwa domisili tersebut merupakan kantor pusat perseroan Pasal 17 ayat (1) UU PT: “Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.”

 

Pasal 17 ayat (2) UU PT: “Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.”

Bahwa sehubungan dengan permasalahan hukum yang ada dimana suatu perusahaan ingin melakukan perubahan alamat akan tetapi perubahan alamat tersebut masih didalam suatu daerah kota atau kabupaten maka perusahaan tersebut tidak perlu melakukan perubahan kedudukan (domisili) dalam Anggaran dasarnya.

 

Sedangkan untuk perseroan yang berkeinginan untuk mengubah kedudukan (domisili) dari suatu daerah kota atau kabupaten kedaerah lainnya diluar kota atau kabupaten tersebut diwajibkan untuk melakukan perubahan domisili perubahan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana dijabarkan berikut ini.

 

 

 

Perubahan Anggaran Dasar:

Bahwa mengenai perubahan anggaran dasar suatu perusahaan secara detail Undang-Undang Perseroan Terbatas mengaturnya didalam Pasal 21 – 23:

 

Pasal 21 UUPT:

  • Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.

 

(2)     Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
  2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
  4. besarnya modal dasar;
  5. pengurangan modal
  6. ditempatkan dan disetor; dan/atau
  7. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

 

(3)     Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.

 

(4)     Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

 

(5)     Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

 

(6)     Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

 

(7)     Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

 

(8)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

 

(9)     Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

 

Pasal 23 UUPT:

 

(1)     Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.

 

(2)     Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

 

(3)     Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal undang-undang ini menentukan lain.

 

Bahwa berdasarkan kutipan pasal-pasal diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka suatu perseroan terbatas melakukan perubahan domisili suatu perusahaan (pencantuman domisili atau kedudukan diwajibkan didalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas) maka perseroan diwajibkan untuk melakukan perubahan anggaran dasar dan diwajibkan untuk melakukan pelaporan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

Kewajiban yang Timbul dari Perubahan Alamat Perusahaan

 

Dengan perubahan alamat suatu perusahaan maka terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan di antaranya adalah:

 

  1. Mengubah akta perusahaan melalui notaris.
  2. Mengubah alamat NPWP dan KPP perusahaan.
  3. Meminta Surat Keterangan Domisili Perusahaan di kantor kelurahan dan kecamatan.
  4. Mengubah alamat TDP dan NIB.

 

Permohonan perubahan anggaran dasar diajukan ke menteri paling lambat 30 hari, terhitung sejak tanggal akta notaris memuat perubahan anggaran dasar. Apabila lebih dari 30 hari, permohonan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan ke menteri.

Anda sudah mendirikan sebuah PT dan kantornya sementara masih menyewa. Namun, karena suatu alasan Anda ingin memindahkan kantor ke ruko yang lain, maka jelas Anda harus mengurus izin-izinnya lagi, seperti mengganti NPWP, TDP, Surat Keterangan Domisili dan izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Adakah konsekuensi hukumnya apabila izin tersebut ditunda?

 

Tidak usah kuatir! Semua permasalahan tersebut bisa Anda selesaikan.

 

Segera hubungi BIZLAW jika Anda ingin mengubah domisili perusahaan, jangan sampai karena urusan domisili bisnis anda menjadi terhambat, Ya!

 

Hubungi Kami

info@bizzlaw.co.id

0812-9921-5128

Alamat: South Quarter, tower A, Jl. R.A.Kartini No.Kav 8, Kec. Cilandak, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430

Leave a Comment





WhatsApp chat