Skip to content

Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum

Hak kebebasan atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Dengan Demikian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan menyatakan pendapat.

 

 

Terbentuknya perkumpulan berawal dari peristiwa dan perbuatan, dimulai dari adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap sesuatu. Kemudian beberapa orang tersebut bersepakat untuk mendirikan perkumpulan dengan tujuan tertentu, untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, perkumpulan membuat sebuah usaha.

 

Kita mengenal berbagai bentuk organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari asosiasi, himpunan, atau ikatan. Organisasi tersebut bergerak dengan kekhususan mulai dari kegiatan keagamaan, budaya, sosial, sampai bisnis. Namun sebenarnya, lembaga-lembaga tersebut mengambil bentuk yang sama di mata hukum yakni bentuk perkumpulan.

 

Pertimbangan sebuah perkmpulan ketika memilih berbadan hukum atau tidak, berdasarkan atas kebutuhan dari perkumpulan itu sendiri. Sebuah perkumpulan harus mengerti kebutuhannya, apakah perlu berbadan hukum atau tidak sehingga tidak perlu memaksakan diri untuk berbadan hukum. Sebab tanpa badan hukum bukan berarti sebuah perkumpulan menjadi ilegal. Perkumpulan memilih berbadan hukum biasanya karena kebutuhan untuk mendapatkan insentif pajak, membuka rekening bank atas nama perkumpulan dan sebagainya.

 

Apabila sebuah perkumpulan sepakat untuk mendirikan perkumpulan yang berbadan hukum, maka perkumpulan tersebut dapat memperoleh status badan hukum melalui diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Kementrian Hukum dan HAM yang dapat diproses setelah akta pendirian perkumpulan tersebut dibuat. Hal tersebut memiliki arti bahwa dimata hukum, perkumpulan berbadan hukum ini dipandang sama seperti manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga perkumpulan tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan keperdataan. Dalam hal perkumpulan membuat perjanjian, maka perikatan yang lahir dari perjanjian pada dasarnya mengikat kepada perkumpulan sebagai badan hukum, bukan kepada orang perseorangan yang mendirikan perkumpulan tersebut.

 

Perkumpulan berbadan hukum, tata cara pendiriannya tunduk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016

 

Perkumpulan berbadan hukum dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri karena merupakan subyek hukum. Akan tetapi, karena sifat badan hukum yang merupakan konsep abstrak, maka pada kenyataannya kemampuan perkumpulan berbadan hukum untuk bertindak diwakilkan oleh para pengurusnya atau salah seorang yang diberi kuasa khusus untuk urusan tertentu.

 

Perkumpulan berbadan hukum memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan perdata. Perkumpulan berbadan hukum dapat melakukan perjanjian, jual-beli, sewa-menyewa, dan berbagai macam tindakan keperdataan lainnya selama masih dalam lingkup kepentingan perkumpulan berbadan hukum. Tindakan tersebut dilakukan untuk dan atas nama diri perkumpulan berbadan hukum sendiri.

 

Berdasarkan pengertian diatas, penting juga untuk diketahui bahwa setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum, haruslah memiliki empat unsur pokok sebagai berikut:

  1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain
  2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum
  4. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.

Kekayaan Perkumpulan

Sebagai badan hukum yang dapat melakukan usaha, perkumpulan memiliki kekayaan. Sifat kekayaan perkumpulan ini merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan para anggotanya. Kekayaan perkumpulan ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan perkumpulan. Kekayaan perkumpulan berasal dari:

  1. Iuran anggota
  2. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat
  3. Hibah atau hibah wasiat
  4. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar perkumpulan dan peraturan perundang-undangan

 

Permohonan Pengajuan Nama Perkumpulan

Permohonan pengesahan Perkumpulan Berbadan Hukum harus didahului dengan pengajuan pemakaian nama Perkumpulan, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Permohonan tersebut diajukan dengan mengisi format pengajuan nama Perkumpulan, yang memuat

  • nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Perkumpulan dari bank persepsi,
  • nama Perkumpulan yang dipesan. Besarnya biaya persetujuan pemakaian nama sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Biaya yang telah dibayarkan tersebut hanya berlaku untuk jangka waktu paling nama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pembayaran.

 

Menkumham memberikan persetujuan secara elektronik terhadap permohonan nama Perkumpulan, yang memuat

  • nomor pemesanan,
  • nama Perkumpulan yang dapat dipakai,
  • tanggal pemesanan,
  • tanggal daluarsa, dan
  • kode pembayaran.

Namun, Menkumham dapat menolak permohonan nama Perkumpulan tersebut secara elektronik apabila nama yang diajukan tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama. Nama Perkumpulan yang telah disetujui hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

 

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan secara elektronik kepada Menkumham, dengan cara mengisi format pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan (“Format Pendirian”). Untuk itu, Pemohon wajib terlebih dahulu membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan melalui bank persepsi sebelum mengisi Format Pendirian. Besarnya biaya pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Kementrian.

Pengisian Format Pendirian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, berupa surat pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendirian telah lengkap. Adapun, dokumen pendirian disimpan oleh notaris, yang meliputi:

  1. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris, yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  2. program kerja;
  3. sumber pendanaan;
  4. surat keterangan domisili;
  5. nomor pokok wajib pajak atas nama Perkumpulan; dan
  6. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Selain itu, Pemohon juga wajib untuk mengisi surat pernyataan secara elektronik, yang menyatakan bahwa Format Pendirian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menkumham akan langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum apabila Format Pendirian dan keterangan dokumen pendukung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (“Pernyataan Tidak Berkeberatan”). Menkumham menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum Perkumpulan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Pernyataan Tidak Berkeberatan (“KeputusanPengesahan”). Keputusan Pengesahan disampaikan kepada Pemohon secara elektronik, dan notaris secara sendiri dapat langsung melakukan pencetakan Keputusan Pengesahan.

Permohonan Secara Non-Elektronik

Apabila permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan tidak dapat diajukan secara elektronik oleh karena tidak terdapatnya jaringan internet pada tempat kedudukan notaris, atau SABH tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman dari Menkumham, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan secara manual. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dengan melampirkan (i) dokumen pendukung; dan/atau (ii) surat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi setempat, yang menyatakan bahwa tempat kedudukan notaris belum terjangkau fasilitas internet.

Mau langsung buat perkumpulanmu? Masih bingung? Atau tidak punya waktu untuk mengurusnya? Bizlaw dapat membantu anda.

 

Hubungi Kami

0812-9921-5128

info@bizlaw.co.id

www.Bizlaw.co.id

 

 

 

 

Leave a Comment





WhatsApp chat