Skip to content

Hal-hal yang perlu diketahui sebelum mendirikan PT serta tahapan dalam mendirikannya

Pemerintah mengatakan bahwa tahun ini investasi dan pengeluaran modal domestik menjadi salah satu pendorong positif. Selain itu proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut didasari oleh usaha pemerintah untuk pengetatan impor, peningkatan ekspor, dan menggenjot kenaikan wisatawan (The Jakarta Post, 27 November 2018). Indonesia sebagai negara berkembang tak pernah berhenti untuk meningkatkan kemampuannya di segala aspek, terutama pada sektor perekonomian dan bisnis.

Terus meningkatnya sektor ini turut mendorong bertambahnya jumlah pebisnis baik yang berskala kecil, sedang maupun besar. Di Indonesia, ada beberapa jenis badan usaha yang bisa dipilih oleh pebisnis. Seperti Firma, CV (Commanditaire Vennootschap atau Persekutuan Komanditer) dan PT (Perseroan Terbatas). Namun, bentuk badan usaha yang paling terkenal dan banyak dipilih oleh para pebisnis adalah PT.

Pemerintah juga mengeluarkan aturan guna mempermudah pelaku usaha. Salah satu yang merevolusi sistem perizinan berusaha di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan dasar berlakunya sistem Online Single Submission (OSS). Dengan sistem ini, dalam sekitar  2 bulan pemerintah telah menerbitkan 38.835 Nomor Induk Berusaha (NIB) (Tempo, 21 September 2018)

Perseroan Terbatas (PT) sendiri sudah banyak menjamur di Indonesia. PT yang ada di Indonesia terdiri dari berbagai jenis usaha yang berbeda. Tergantung pada fokus bidang apa yang dimiliki oleh PT tersebut. Dalam melangsungkan suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertansaksi. Perseroan terbatas melindungi segala bentuk kegiatan perusahaan termasuk perlindungan dalam hal permodalan yang terdiri dari beberapa saham yang dimiliki oleh pemilik perusahaan tersebut.

Lahirnya PP Nomor 24 tahun 2018 (PP tentang OSS) menghasilkan banyak perubahan yang signifikan baik dalam proses dan syarat untuk mendirikan perusahaan maupun untuk mendapatkan izin usaha. Banyak yang mendukung namun tidak sedikit pula yang mengkritik. Apa saja aturan terbaru seputar pendirian perusahaan dan pengajuan izin usaha di tahun 2019 yang wajib diketahui?

  • Terintegrasinya sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan sistem di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sekarang ini, ketika Notaris mendaftarkan pendirian PT di Kemenkumham, NPWP Perusahaan akan sekaligus terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

 

  • Berubahnya sistem perizinan, Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB juga berlaku sebagai TDP, API (Angka Pengenal Impor), dan Akses Kepabeanan. Berbeda dengan proses perizinan usaha sebelumnya dimana untuk masing-masing item dokumen tersebut diajukan secara terpisah dan ke instansi yang berbeda, maka di OSS prosesnya sudah disatukan. Lebih jauh lagi, NIB ini juga berfungsi sebagai pendaftaran BPJS.

 

  • Berdasarkan aturan terbaru pendirian perusahaan dan izin usaha yaitu PP Nomor 24 tahun 2018, salah satu data yang harus diisi adalah bidang usaha. Adapun Yang dimaksud dengan “bidang usaha” yaitu bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Bidang usaha yang terdaftar di Akta Pendirian harus sesuai dengan yang tertera pada SIUP & NIB.

 

  • Sebelum adanya OSS, menyelesaikan proses pendirian misalnya SKDP diurus di kelurahan, NPWP perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, SIUP dan TDP di kantor kecamatan atau walikota. Lalu dengan adanya OSS, setelah proses pendirian perusahaan berbentuk PT selesai maka proses pengajuan izin usaha dilakukan secara terintegrasi melalui portal OSS. Ditambah lagi, platform OSS ini sudah terhubung dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Jadi, pada saat pengisian informasi di OSS, data-data yang terkait dengan pendirian PT yang ada di AHU bisa ditarik ke portal OSS.

 

Bagaimana tahapan cara mendirian PT di Tahun 2019?

Sebelum memutuskan untuk mendirikan PT, sebaiknya pahami cara pendirian perusahaan terlebih dahulu. Secara hukum, cara mendirikan PT yang harus dilakukan yaitu:

  1. Membuat akta pendirian PT oleh Notaris
    Akta ini selanjutnya akan dikirimkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumham) untuk mendapatkan pengesahan.
  2. Pengecekan nama oleh Notaris
    Sebuah nama Perseroan harus didahului dengan frase Perseroan terbatas atau disingkat “PT”, lalu telah menyediakan beberapa opsi nama untuk dicek oleh Notaris. Proses ini akan mengkonfirmasi apakah nama yang diajukan bisa digunakan atau harus menggunakan nama untuk diajukan kembali. Nama yang dipilih harus sesuai dengan panduan memilih nama PT.

    Sebagai Contoh :

    • BUMI PANGAN DIGDAYA
    • STUDIO TEKNOLOGI INDONESIA
    • HANDAL OPTIMAL KARYA
    • TEGUH MITRA UTAMA

    Baca juga :Pendirian PT Terbaru di 2020 berikut Syarat dan Prosedurnya

    Dilarang menggunakan kata bahasa asing, pilihlah nama-nama yang sangat unik, atau boleh menggunakan 2 kata saja. Cobalah memilih dengan nama yang berbeda dari biasanya agar khalayak umum mudah mengingat.

  3. Pembuatan draft akta dan tanda tangan dihadapan Notaris
    Notaris akan membuat draft Akta atas nama PT yang sudah disetujui sebelumnya, lalu akan mendapatkan draft awal untuk direvisi sebelum proses tanda tangan Akta di hadapan notaris. Setelah itu akta akan ditandatangani oleh pemilik saham perusahaan, setiap pemegang saham diwajibkan untuk hadir menandatangani Akta. Jika pengurus perusahaan  bukan bagian dari pemegang saham, maka tidak perlu untuk hadir di bagian ini. Lalu Notaris akan membuat salinan akta setelah itu mendaftarkan akta tersebut di Kemenkumham.
  4. Pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM
    Notaris akan mengurus pengesahan atas Akta yang telah ditandatangani untuk disahkan di Kemenkumham untuk mendapatkan Surat Keputusan dari Kemenkumham. Pengesahan akan menghasilkan dokumen yang disebut SK (Surat Keterangan) Kemenkumham. Tanpa dokumen ini, maka Akta tidak akan dianggap sah secara hukum.
  5. Membuat NPWP Perusahaan dan Direktur
    Saat ini pengesahan Akta sudah sekaligus terdaftar bersama nomor NPWP. PT juga membutuhkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) baik untuk perusahaan maupun Direktur bersangkutan. NPWP Perusahaan dibuat sebagai sarana administrasi perpajakan perusahaan.

    Sesuai dengan ketentuan yang baru, pada NPWP Direktur harus tercantum NPWP pribadi serta alamat yang tertera di data NPWP pribadi Direktur tersebut. Setelah NPWP Perusahaan sudah didaftarkan, Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) akan dikeluarkan oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dengan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi sebelumnya.

  6. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)
    Salah satu aturan terbaru pendirian perusahaan dan izin usaha di DKI Jakarta dalam proses pengajuan izin usaha adalah kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dasar berlakunya ketentuan tersebut adalah SK DMPTSP DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha dalam Pengajuan Perizinan. NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah nomor pengenal bagi pelaku usaha. Pendaftaran NIB dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Untuk pemilihan Bidang Usaha di NIB dilakukan dengan memilih KBLI Bidang Usaha yang sesuai beserta kode bidang usaha.
  7. Pembuatan SIUP dan TDP
    Izin usaha diterbitkan setelah NIB sudah keluar. SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan adalah dokumen perizinan yang melegalkan suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan perdagangan. Sedangkan TDP adalah tahapan akhir dari perizinan umum Perusahaan. TDP atau Tanda Daftar Perusahaan adalah salah satu bukti bahwa Perusahaan telah melakukan wajib daftar perusahaan. Saat ini bisa mengurus pembuatan SIUP dan TDP secara online pada website pemerintahan provinsi masing-masing. Misalnya, untuk wilayah DKI Jakarta, bisa mengunjungi situs: pelayanan.jakarta.go.id untuk ajukan pembuatan SIUP dan TDP.

Mengetahui aturan terbaru pendirian perusahaan dan izin usaha di tahun 2019 penting demi keberlangsungan dan pengembangan bisnis. Banyak yang tidak memahami perubahan yang ada dan berdampak pada terhambatnya proses pendirian perusahaan.

Informasi lebih lanjut mengenai pendirian PT dan Jasa lainnya dapat menghubungi:

Leave a Comment





WhatsApp chat