Skip to content

Go Private Perusahaan Terbuka

Go Private merupakan perubahan status suatu perusahaan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Di Indonesia sudah banyak perusahaan terbuka yang mengubah statusnya menjadi perusahaan tertutup dan dalam rangka perubahan status itu perusahaan terbuka telah melakukan Go Private. Banyak alasan mengapa perusahaan memutuskan untuk melakukan Go Private, padahal salah satu keuntungan dengan menjadi perusahaan terbuka adalah perusahaan mendapat sumber pendanaan jangka panjang dari hasil perdagangan efek bersifat ekuitasnya di bursa. Biasanya perusahaan yang memutuskan untuk melakukan Go Private dan hengkang dari bursa alasannya adalah saham perusahaan mereka tidak aktif diperdagangkan sehingga perusahaan menjadi tidak untung. Perusahaan yang mengubah kembali status perusahaannya dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup mengharapkan beberapa keuntungan seperti:

  1. Perusahaan jadi tidak perlu melakukan tindakan yang harus didasari oleh perubahan harga saham.
  2. Perusahaan dapat melakukan tindakan yang memiliki risiko tinggi yang apabila tindakan tersebut dilakukan ketika status perusahaan masih menjadi perusahaan terbuka, perusahaan dapat dikenakan sanksi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (hanya berlaku pada perusahaan yang bergerak di bidang tertentu).
  3. Perusahaan dapat kembali ke perhitungan akuntansi yang konservatif sehingga pembayaran pajaknya lebih rendah dan tidak perlu lagi menyiapkan berbagai surat yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kewajiban keterbukaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan terbuka.
  4. Perusahaan menjadi tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran dividen demi perkembangan permodalan jangka panjang maupun investasi modal yang spekulatif.
  5. Terdapat penguasaan kembali atas perusahaan bagi pihak yang khawatir akan kehilangan kekuasaannya apabila kepemilikan saham mayoritas berada pada publik.

Realitanya tidak semua perusahaan yang melakukan Go Private melakukannya dengan sukarela. Ada juga perusahaan yang dipaksa untuk hengkang dari bursa oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), paksaan untuk hengkang dari bursa ini dikenal dengan istilah Delisting Paksa (Forced Delisting). Forced Delisting adalah delisting yang dilakukan oleh BEI berdasarkan aturan yang berlaku. Bisa jadi karena saham sudah disuspensi dua tahun berturut-turut karena tidak menyampaikan laporan keuangan, keberlangsungan bisnis perusahaan dipertanyakan dan tidak jelas, dan beberapa alasan lainnya. Biasanya perusahaan yang terkena Forced Delisting adalah perusahaan yang bermasalah sehingga investor publik merasa dirugikan.

Langkah-langkah Go Private

Langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan apabila ingin melakukan Go Private, yaitu:

  1. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemegang saham independen

Perusahaan yang ingin melakukan Go Private wajib mengadakan RUPS bagi pemegang saham independen. Surat edaran bagi pemegang saham juga harus diberikan kepada OJK  selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan. Salah satu agenda RUPS yang perlu diperhatikan adalah agenda penunjukan penilaian independen oleh pemegang saham independen untuk melakukan penilaian atas efek bersifat ekuitas (saham) perseroan terkait. Guna menghindari fluktuasi harga, perseroan dapat mengajukan permohonan suspend perdagangan saham kepada BEI. Dalam rangka persetujuan Go Private, RUPS harus dihadiri oleh minimal 75% dan harus disetujui oleh lebih dari 50% dari total pemegang saham independen perseroan. RUPS juga harus menyetujui rencana Go Private, termasuk rencana perubahan anggaran dasar perusahaan. Perubahan anggaran dasar ini harus mendapat persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan RUPS, serta persetujuan dan penerimaan pemberitahuan tersebut wajib diberitahukan kepada OJK.

  1. Melakukan penawaran tender

Ketika suatu perusahaan melakukan Go Private namun pemegang saham perusahaannya masih lebih dari 300 pemegang saham, pemegang saham perusahaan atau pihak yang ditunjuk dapat melaksanakan Penawaran Tender Sukarela. Penawaran Tender Sukarela diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela (POJK 54/2015). Pasal 1 angka 3 POJK 54/2015 disebutkan bahwa:

“Penawaran Tender Sukarela adalah penawaran yang dilakukan secara sukarela oleh Pihak untuk memperoleh Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran dengan cara pembelian atau pertukaran dengan Efek lainnya melalui Media Massa.”

Penawaran Tender Sukarela diawali dengan menyatakan pernyataan Penawaran Tender Sukarela yang memuat:

  1. Nama dan alamat Perusahaan Sasaran;
  2. Uraian lengkap mengenai Efek Bersifat Ekuitas yang menjadi obyek Penawaran Tender Sukarela yang paling sedikit memuat informasi tentang:
    • Harga Penawaran Tender Sukarela;
    • Waktu pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela; dan
    • Tata cara Penawaran Tender Sukarela;
  3. Persyaratan serta kondisi khusus dari Penawaran Tender Sukarela;
  4. Nama Bursa Efek dimana Efek Bersifat Ekuitas yang menjadi obyek Penawaran Tender Sukarela diperdagangkan;
  5. Hasil penghitungan harga Efek Bersifat Ekuitas;
  6. Nama, alamat, dan kewarganegaraan dari Pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela dan Afiliasinya sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela, dan keterangan apakah Pihak tersebut:
    • Pernah dinyatakan pailit;
    • Pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
    • Pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan; atau
    • Pernah diperintahkan oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berhubungan dengan Efek;
  7. Penjelasan tentang hubungan, kontrak, dan transaksi material dengan Perusahaan Sasaran atau Afiliasinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang dilakukan oleh Pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela, paling sedikit meliputi:
    • Kontrak penjualan atau pembelian;
    • Hubungan keagenan; dan
    • Hubungan kepengurusan;
  8. Pernyataan Pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela tentang tersedianya dana yang cukup untuk menyelesaikan Penawaran Tender Sukarela yang didukung dengan pendapat dari Akuntan, bank, atau Perusahaan Efek;
  9. Pernyataan tentang tujuan Penawaran Tender Sukarela dan setiap rencana atas Perusahaan Sasaran setelah Penawaran Tender Sukarela selesai dilaksanakan.
  10. Penjelasan tentang jumlah dan persentase Efek Perusahaan Sasaran yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela termasuk opsi untuk membeli atau hak untuk memperoleh dividen atau manfaat lain serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Sasaran;
  11. Daftar nama dan alamat Pihak yang diberi imbalan oleh Pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela untuk membuat pembelaan atau rekomendasi sehubungan dengan penawaran tersebut (jika ada);
  12. Penjelasan tentang persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang wajib dipenuhi sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela (jika ada); dan
  13. Informasi tambahan yang diperlukan agar pernyataan dalam Penawaran Tender Sukarela tidak menyesatkan.

Hubungi Kami

Apabila perusahaan anda memerlukan bantuan akuntan dan konsultan hukum untuk mengurus Go Private perusahaan anda, segera hubungi kami melalui e-mail di info@bizlaw.co.id, atau telefon ke 0812-9921-5128, dan bisa juga datang langsung ke kantor kami di South Quarter, Tower A Lantai 18, Jl. RA. Kartini Kav 8, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia. Bizlaw selalu siap untuk membantu anda!

Leave a Comment





WhatsApp chat