Skip to content

Data Perseroan

Keberadaan suatu perseroan terbatas tidak hanya dibuktikan dengan akta notaris. Melainkan harus juga dilakukan pencatatan data perseroan secara elektronik pada SABH yang diwujudkan dalam bentuk Daftar Perseroan. Dalam UUPT, Daftar Perseroan diatur dalam Pasal 29 UUPT. Disebutkan pada Pasal 29 ayat (6) UUPT, Ketentuan lebih lanjut mengenai Daftar Perseroan diatur dalam Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Daftar Perseroan ialah daftar yang memuat data tentang Perseroan.

 

Berkaitan dengan pendirian PT dan pengurusan data perseroan Bizlaw dapat membantu anda dengan memberikan jasa penasihat hukum yang handal, terpercaya dan cepat. segera hubungi Bizlaw.co.id.

 

Isi dari Data perseroan yang dimuat dalam Daftar Perseroan tercantum dalam UU PT dan Permenkumham tentang Daftar Perseroan meliputi:

  1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  3. jangka waktu pendirian Perseroan;
  4. permodalan Perseroan yang meliputi:
  5. modal dasar;
  6. modal ditempatkan dan disetor;
  7. jumlah saham dan nilai nominal saham; dan
  8. bentuk setoran saham dan besaran nilainya.
  9. alamat lengkap Perseroan yang meliputi:
  10. nama jalan, Nomor kantor, dan Nomor Rukun Tetangga/Rukun Warga;
  11. kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi; dan
  12. kode pos, Nomor telepon, dan faksimil.
  13. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
  14. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar;
  15. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri;
  16. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
  17. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  18. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau Nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
  19. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
  20. neraca dan laporan laba rugi dari Tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

Untuk memiliki Data perseroan yang terdaftar dalam Daftar Perseroan pertama-tama pemohon (melalui notaris) harus membuat permohonan dan isian elektronik yang telah disediakan pada SABH yang dilakukan oleh notaris selaku kuasa pendiri atau kuasa direksi perseroan didasarkan pada data perseroan yang tertuang dalam akta-akta notaris dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pendirian, perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroannya. Pencatatan data perseroan dalam Daftar Perseroan pada SABH bersamaan pada saat notaris mengajukan permohonan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan.

 

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pencatatan data perseroan

Jangka waktu Permohonan

Pencatatan Data Perseroan dalam Daftar Perseroan memiliki batas waktu yang telah di tentukan yaitu Permohonan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta pendirian telah ditandatangani. Sedangkan batas waktu mengajukan Permohonan Persetujuan atau Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut (Pasal 21 ayat (7) dan (8) UUPT ). Hal ini penting untuk diingat, karena apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, permohonan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri.

 

Dokumen Pendukung

Selain terdapat batas waktu bagi notaris untuk melakukan permohonan elektronik agar data-data perseroan dapat tercatat dalam Daftar Perseroan, Perlu terlebih dahulu mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk dapat mengajukan permohonan elektronik terkait perseroan terbatas pada SABH. Dokumen Pendukung untuk mengajukan permohonan elektronik tersebut masing-masing diatur pada Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 jo Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 (Pasal 28 ayat (4)) sesuai dengan data perseroan yang berubah:

  1. Jika perubahan berkaitan denganperubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, berupa:
    1. akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan/atau
    2. akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama, berupa:
    1. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan
    2. keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan.
  3. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;
  4. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung, instansi yang berwenang, atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan;
  5. penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar berupa:
  6. salinan akta penggabungan Perseroan;
  7. akta RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan;
  8. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan
  9. pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan.

Peraturan pelaksanaan mengenai tata cara pengajuan permohonan kepada Menkumham secara elektronik melalui SABH diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016. Prosedur pengajuan permohonan elektronik terkait Perubahan Data Perseroan dalam SABH adalah sebagai berikut :

  1. Setelah akta notaris mengenai pendirian/perubahan anggaran dasar dan/atau data PT ditanda tangani, maka notaris mengajukan permohonan dengan akses online SABH melalui website ahu.go.id diawali dengan melakukan pembelian dan pembayaran voucher Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Pengesahan Badan Hukum PT/Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan.
  2. Setelah itu pemohon akan mendapatkan Nomor voucher untuk melakukan akses terkait Perubahan Data Perseroan Terbatas, sehingga proses selanjutnya adalah mengisi Format Isian Perubahan.
  3. Setelah mengisi Format Isian Perubahan pada SABH, pemohon akan diminta menyetujui Surat Pernyataan Elektronik yang menyatakan bahwa data pada format isian perubahan yang disampaikan dalam permohonan adalah benar dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon bertanggung jawab penuh dan bersedia menerima segala bentuk sanksi terhadap Format Isian Pendirian/Perubahan Perseroan dan keterangan tersebut.
  1. Langkah selanjutnya adalah untuk pemohon menggunggah dokumen Pendukung yang dipersyaratkan.
  2. Dalam hal Format Isian Pendirian/Perubahan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan secara elektronik.
  3. Setelah memperoleh Tidak Keberatan Menteri, maka menteri menerbitkan Keputusan Menteri Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pernyataan Tidak Keberatan Menteri. Keputusan Menteri ini disampaikan secara Elektronik kepada Notaris sehingga Notaris dapat langsung melakukan pencetakan tersebut secara mandiri terhadap Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.
  4. Setelah Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahan pendirian badan hukum perseroan dicetak secara mandiri oleh Notaris, tersebut wajib ditanda tangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan “Surat penerimaan pemberitahuan ini dicetak dari SABH”.

 

Berminat mendirikan PT? atau melakukan pengurusan data perseroan? Segera hubungi Bizlaw.co.id. Bizlaw dapat membantu dengan memberikan jasa yang profesional, cepat, dan terpercaya.

 

Hubungi Kami

Informasi lebih lanjut dan Jasa lainnya dapat menghubungi:

 

Leave a Comment





WhatsApp chat