Skip to content

Prinsip Dasar Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Yuk ketahui Bersama bahwa dalam pasal 163 HIR/283 RBG dimana menyatakan barangsiapa yang mengaku mempunyai haka tau suatu peristiwa , ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut . Rumusan norma tersebut parallel dengan asas actori incumbit prabotio . Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka yang wajib membuktikan adalah orang yang mengaku mempunyai hak , orang…

Read More

Penghapusan Hak Merek

Kalian mungkin pernah dengar kasus merek Geprek Bensu yang akhir-akhir ini akrab diperbincangkan. Putusan pengadilan dalam kasus tersebut menyebabkan merek terdaftar milik Ruben Onsu dihapuskan dari merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kasus tersebut membuktikan bahwa sesungguhnya merek yang sudah didaftarkan dapat dihapus dari pendaftaran.   Dalam artikel…

Read More

Hak Terkait Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta sendiri melindungi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, misalnya: buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga…

Read More

Peningkatan Modal Perseroan

Yang dimaksud dengan “modal perseroan” menurut Penjelasan Pasal 41 ayat (1) adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.” Sering berjalannya waktu karena pertumbuhan atau kebutuhan perseroan, baik modal dasar, ditempatkan, atau disetor dapat ditambahkan.   Berkaitan dengan pelaksanaan peningkatan modal perseroan, Bizlaw dapat membantu dengan memberikan jasa hukum yang terpercaya dan profesional.   Peningkatan…

Read More

Gugatan Class Action

Dalam perkembangan sejarah perlindungan hukum di Indonesia, khusus mengenai perlindungan hukum melalui gugatan perwakilan (class actions) dan hak gugat organisasi (legal standing/ius standi) sedang hangat-hangatnya dibicarakan baik dalam kalangan akademi, maupun di kalangan penasehat hukum, lembaga swadaya masyarakat dan di kalangan badan peradilan sendiri.Oleh karena baru mengenal konsep gugatan perwakilan (class actions), maka masih banyak kalangan…

Read More

Legal Due Diligence

Pengertian Due Diligence Istilah pemeriksaan dari segi hukum atau sering disebut dengan due diligence bukanlah hal yang baru dalam perkembangan hukum bisnis. Ketika seorang investor memutuskan menanam modal dalam perusahaan biasanya ada proses riset yang tuntas yang disebut pemeriksaan hukum sehingga investor bertanggung jawab sebelum membeli, atau ketika sebuah perusahaan asing akan melakukan akuisisi terhadap…

Read More

Perubahan Aturan terkait Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law

RUU Cipta Kerja telah resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR kemarin. Kesepakatan soal RUU ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Turut hadir dalam rapat Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna…

Read More

Kewajiban Melindungi Data Konsumen untuk Pelaku E-Commerce

Baru-baru ini, kita mendengar adanya kasus dimana data pribadi konsumen perusahaan-perusahaan besar, dibobol dan dibocorkan. Pada kasus Tokopedia saja, data pribadi milik 91 juta penggunanya dicuri. Bila hal tersebut terjadi kepada perusahaan manapun, pastinya akan merusak integritas perusahaan dan kepercayaan konsumen kepada perusahaan.  Salah satu bidang usaha dimana perlindungan data konsumen sangatlah penting adalah dalam…

Read More

Perubahan Anggaran Dasar PT Tertutup menjadi PT Terbuka

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan pelaksanaan lainnya (Pasal 1 angka 1 UUPT). Ada dua jenis Perseroan Terbatas, yaitu Perseroan Terbatas…

Read More

APHT

Ingat tidak Bizlaw sudah pernah membahas sebelumnya mengenai hak tanggungan, Bizlaw yakin kalian sudah baca! Buat yang belum, langsung baca ulasan kami mengenai hak tanggungan. Nah, kalau bicara mengenai jaminan dan hak tanggungan, pasti tidak lepas dari perjanjian, akta dan surat-surat yang membuktikan adanya jual beli yang melakukan penjaminan tersebut. Seperti yang kita ketahui juga…

Read More
WhatsApp chat