Skip to content

Adakah Ketentuan Modal Minimum Dalam Pendirian CV? Serta Prosedur Pendiriannya

Persekutuan Komanditer atau Comanditer Vennotscap (CV) merupakan salah satu bentuk usaha bukan badan hukum yang menjalankan perusahaannya dengan salah satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara aktif dan tanggung renteng, dan pihak lainnya sebagai pelepas uang. Persekutuan komanditer merupakan firma ditambah sekutu komanditer.

Persekutuan sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

Sekutu komplementer (sekutu aktif)

Sekutu yang menjalankan dan mengurus perusahaan, dimana sekutu aktif berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga dan menjalankan seluruh kebijakan perusahaan. Sering juga disebut sebagai persero kuasa atau persero pengurus. Walaupun komanditer dikatakan sekutu pelepas uang, namun sekutu komplementer tetap diwajibkan untuk memberikan pemasukan kepada perusahaan baik berwujud uang, keahlian, atau tenaga.

Sekutu komanditer (sekutu pasif)

Merupakan sekutu pasif yang tidak megurus persekutuan. Perannya hanya sebagai yang menanamkan modal dalam persekutuan. Dengan kata lain, jika perusahaan merugi, sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan.

Berlaku sebaliknya apabila perusahaan untung, mereka hanya memperoleh sebatas modal yang mereka berikan. Sekutu pasif tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun seluruh kegiatan usaha perusahaan.

Menindaklanjuti dari PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS), pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata (“Permenkumham 17/2018”). Beberapa poin penting berkaitan dengan Permenkumham adalah sebagai berikut: 

  1. Pendaftaran
    Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran perubahan. Untuk pendaftaran pendirian, harus diawali dengan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata. Permohonan pendaftaran pendirian diajukan oleh pemohon kepada menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).
  2. Pemakaian Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
    Pasal 5 Permenkumham 17/2018 menyebutkan bahwa pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan kepada Menteri melalui SABU. Salah satu syarat pengajuan namanya adalah belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam sistem SABU.
  3. Ketentuan peralihan
    Permenkumham 17/2018 berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, CV, Firma, dan persekutuan perdata yang telah melakukan pendaftaran ke pengadilan negeri wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai peraturan ini. Pencatatan pendaftaran ini diperbolehkan untuk menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar di SABU.

CV atau Comanditer Vennotscap merupakan bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Karena berbeda dengan PT yang menysaratkan minimal modal dasar sebsar Rp. 50.000.000 dan harus disetor ke kas Perseroan minimal 25% nya, untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimal. Jadi, misalnya seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, biro jasa, percetakan, catering dan sebagainya dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif Badan Usaha yang 

Dengan kata lain, CV bukanlah merupakan badan hukum seperti PT, karena tidak memiliki kekayaan sendiri. Lalu yang membedakan CV dan PT adalah penyetoran modal CV, dimana dalam anggaran dasar tidak disebutkan pembagiannya seperti halnya PT. Hal ini terjadi karena tidak adanya pemisahan kekayaan antara CV dan para sekutunya. Dengan demikian, para sekutu sendiri yang harus membuat kesepakatan mengenai hal tersebut.

Lalu bagaimanakah cara mendirikan CV?

Bagi CV yang telah terdaftar di Pengadilan dapat melihat ketentuan Pasal 23 Permenkumham 17/2018.  Pasal 23 Permenkumham 17/2018 mengatur : “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.” Selanjutnya, pencatatan pendaftaran diperbolehkan menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. Selain itu, dengan adanya Permenkumham No. 17/2018 tidak menjadikan CV sebagai badan hukum seperti PT. Dalam hal ini, CV tetap menjadi badan usaha karena pedaftarannya pun dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha bukan Sistem Administrasi Badan Hukum. Jadi, bagi kalian yang mempunyai CV dan sebelumnya telah terdaftar di Pengadilan, yang harus dilakukan adalah melakukan pencatatan pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Permenkumham No. 17/2018 ini. Selain itu, juga diperbolehkan menggunakan nama yang sudah dipakai, asalkan terdaftar di SABU.

Berikut dokumen yang dibutuhkan untuk pendirian CV di 2019:

 

  • Copy atau scan KTP, KK, dan NPWP dengan format terbaru dari pengurus perusahaan (Persero Aktif dan Pasif)
  • Copy PBB & bukti bayar PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan
  • Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha
  • Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung/Ruko
  • Foto kantor tampak dalam dan luar
  • Kantor berada di zonasi perkantoran / zonasi komersial / zonasi campuran.

Baca juga :Pendirian PT Terbaru di 2020 berikut Syarat dan Prosedurnya

Langkah-Langkah:

  1. Pengecekan Nama Oleh Notaris

    Karena sekarang nama CV harus dicek dan di book oleh notaris, Anda harus memulai dengan memilih nama perusahaan yang Anda ingin daftarkan. Nama CV sekarang tidak bisa lagi sama dengan nama CV lain. Namun berbeda dengan PT, saat ini pemilihan nama CV masih bisa menggunakan 2 suku kata dan tidak wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

    Jika notaris sudah mengecek nama dan nama bisa digunakan, maka Notaris akan membuat draft Akta untuk ditandatangani.

  2. Pembuatan Draft Akta
    Notaris akan segera membuat draft akta perusahaan yang berisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan setelah nama dinyatakan bisa digunakan.  Biasanya Anda akan mendapatkan draft awal untuk dicocokkan dan direvisi(bila ada perubahan) sebelum proses tanda tangan Akta di hadapan notaris.
  3. Finalisasi dan Tanda Tangan Akta dihadapan Notaris
    Setelah draft akta sudah final, maka Akta akan ditandatangani oleh para persero di hadapan notaris.Kemudian, notaris akan membuat Salinan Akta dan mendaftarkan akta tersebut di Kemenkumham untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar yang mengesahkan Akta tersebut.
  4. Pada proses pendaftaran ini, notaris sekaligus mendaftarkan NPWP Perusahaan di KPP.

  5. Pengambilan NPWP Perusahaan
    Setelah NPWP Perusahaan sudah didaftarkan, Kartu NPWP dan SKT akan dikeluarkan oleh KPP dengan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi sebelumnya.
    KPP akan melakukan pengecekan dahulu apakah data penanggung jawab pada NPWP Perusahaan tersebut sudah benar, memiliki format NPWP pribadi terbaru dan tidak terdapat tunggakan pajak.
  6. NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah nomor pengenal bagi pelaku usaha. NIB berfungsi untuk menggantikan TDP dan API, Akses Kepabeanan serta RPTKA jika diperlukan oleh si pelaku Usaha.
    Pendaftaran NIB dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Pengajuan API tidak wajib dan hanya perlu diajukan apabila dibutuhkan. Bila tidak langsung didaftarkan, API masih bisa didaftarkan setelah NIB sudah keluar ketika pelaku usaha sudah membutuhkan izin tersebut.
  7. Pengajuan Izin Usaha dan Izin Komersial
    Sama seperti NIB, Izin Usaha diterbitkan setelah NIB sudah keluar. Izin Usaha menggantikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang sebelumnya menjadi salah satu dokumen perizinan wajib untuk perusahaan. Izin usaha diajukan terlebih dahulu sebelum izin komersial. Izin Komersial berfungsi untuk pelaku usaha atau badan usaha yang dengan bidang yang kegiatan operasionalnya membutuhkan izin khusus. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan produksi makanan atau obat-obatan.

Informasi lebih lanjut mengenai pendirian PT dan Jasa lainnya dapat menghubungi:

Leave a Comment





WhatsApp chat